Yogyakarta, CyberNews. Episode demi episode drama konflik antar lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, mengindikasikan adanya sesuatu yang salah dalam penegakan hukum, demokrasi, dan kepemimpinan nasional.
Perkembangan yang terjadi sekarang membenarkan sinyalemen Forum Rektor Indonesia (FRI) setahun lalu tentang adanya corruptors fight-back dan mafia peradilan telah menjadi fenomena yang sulit dibantah, dan telah menggugah keprihatinan semua komponen bangsa.
Oleh karena itu, sebagai hasil pertemuan di Surabaya tadi (8/11) yang disampaikan Ketuanya Prof Dr Edy Suandi Hamid melalui email, FRI perlu memberikan pemikiran dan himbauan moral sebagai berikut: Fenomena penegakan hukum saat ini menunjukkan praktik eksploitasi dan diskriminasi perlakuan, sehingga mengusik rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang menunjukkan perbaikan dalam beberapa waktu yang lalu, saat ini telah kembali kepada titik nadir.
Masalah lembeknya penegakan hukum seharusnya dijadikan momentum oleh pemerintah dalam melakukan reformasi hukum di bidang struktur, substansi, dan kultur di Indonesia.
Kedua adanya koalisi besar yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini diharapkan tidak menurunkan daya kritisnya dan berperan sebagai wakil rakyat yang sebenarnya, menjunjung tinggi moralitas, menjalankan perannya menegakkan prinsip- prinsip demokrasi yang riil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan politis pragmatis jangka pendek yang melahirkan situasi mundur (set-back) ke masa lalu yang hanya melahirkan wajah demokrasi formalistik dan bukan demokrasi substantif. Keputusan terkait kebijakan publik jangan sampai diatur oleh segelintir elit, "cukong", dan "makelar kasus" (markus).
Presiden dan para pejabat negara harus lebih terbuka dan cepat menanggapi situasi yang berkembang di masyarakat. Pada era teknologi komunikasi yang canggih, respon atas suatu informasi harus ekstra cepat. Jika tidak, informasi salah yang berkembang akan semakin memperkeruh suasana, menjadikan penangganan masalah menjadi lebih berat, dan berpotensi menimbulkan konflik antar komponen bangsa.
Mencermati hal tersebut di atas, FRI mengajak segenap kalangan kampus, lembaga swadaya masyarakat yang kredibel, dan siapapun yang peduli untuk memajukan bangsa, agar bersama-sama secara jernih mencari jalan keluar dari masalah yang ada, dalam rangka mengawal perjalanan demokrasi bangsa yang terancam mandul dan reformasi yang berjalan tersendat dan berpotensi stagnan.
Selain oleh Ketuanya, Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc pemikiran dan himbauan moral itu juga ditanda-tangani Ketua Dewan Pertimbangan FRI, Prof Wibisono Hardjopranoto MS.
( Asril Sutan Marajo / CN13 )
SUMBER: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/11/08/39686/Sehubungan.Perkembangan.Konflik.KPK.Vs.Polri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN BERI KOMENTAR